PANGKALAN KERINCI – Mengantisipasi berkembangnya potensi kerawanan sosial di tengah masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pelalawan menggelar Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah. Pertemuan lintas sektoral yang berlangsung di Pangkalan Kerinci ini secara khusus membedah dua isu krusial yang tengah menjadi perhatian publik: pemetaan potensi isu keagamaan serta dampak sosial dari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Pelalawan.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kaban Kesbangpol dengan melibatkan unsur intelijen, Kepolisian, TNI, Kemenag, BIN, Kejaksaan, Disperindag dan instansi terkait. Melalui deteksi dini ini, tim merumuskan langkah taktis guna meredam riak sosial agar situasi keamanan daerah tetap terjaga secara kondusif.

Terkait isu keagamaan, Tim Kewaspadaan Dini Daerah sepakat untuk memperketat pengawasan terhadap narasi provokatif, hoaks, maupun paham radikal yang berpotensi memecah belah kerukunan antarumat beragama di Pelalawan. Kesbangpol menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dan kolaborasi aktif bersama tokoh agama serta tokoh adat guna memastikan kebebasan beribadah tetap berjalan damai tanpa gesekan sosial.

Sementara itu, pembahasan isu kelangkaan BBM difokuskan pada mitigasi dampak sosial-ekonomi yang mulai meresahkan warga. Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta maraknya kasus dugaan penyalahgunaan dan pelangsiran BBM bersubsidi (seperti Biosolar dan Pertalite) dinilai menjadi pemantik utama keresahan masyarakat..

Dalam forum tersebut, Kesbangpol menekankan bahwa kendala distribusi BBM tidak boleh berlarut-larut hingga memicu gangguan kamtibmas. Tim merekomendasikan penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum di setiap SPBU guna menindak tegas para pelaku penyelewengan bahan bakar subsidi. Langkah ini diambil sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar hak masyarakat terhadap pemenuhan energi tetap terjamin secara adil dan merata