Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bakesbangpol Kabupaten Bengkalis. Kunjungan strategis ini dilakukan dalam rangka koordinasi intensif terkait penyelenggaraan pembinaan serta peninjauan keaktifan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di daerah.

Langkah ini diambil mengingat pentingnya peran Ormas sebagai wadah resmi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, melakukan pemberdayaan, hingga menghadirkan pelayanan sosial yang berdampak langsung bagi publik.

Fokus Peninjauan Keaktifan dan Laporan Tahunan Ormas

Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah mekanisme monitoring atau peninjauan langsung terhadap keberadaan Ormas. Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap Ormas memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan laporan kegiatan secara berkala.

"Setiap organisasi diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan dan aktivitas tahunan mereka kepada instansi pemerintah terkait. Pelaporan ini harus mengacu pada rujukan format serta panduan resmi yang telah disediakan oleh instansi pemerintah," ujar perwakilan Bakesbangpol saat dikonfirmasi di lokasi.

Peninjauan ini krusial untuk memetakan mana saja Ormas yang benar-benar aktif bergerak di tengah masyarakat dan mana yang hanya terdaftar secara administratif namun tidak menjalankan kegiatannya.

Tantangan Transisi Digital: Dorong Penerapan Aplikasi SIORMAS

Selain masalah tertib administrasi pelaporan, koordinasi ini juga menyoroti tantangan besar dalam tata kelola data organisasi. Saat ini, sistem pendataan dan pengarsipan Ormas dinilai masih berjalan secara manual, sehingga belum terintegrasi dengan sistem informasi digital modern seperti SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan).

Melalui studi banding dan koordinasi ke Bakesbangpol Bengkalis ini, diharapkan didapat skema terbaik untuk mempercepat migrasi data dari sistem konvensional (berkas fisik) menuju ekosistem digital. Penerapan aplikasi SIORMAS ke depan diproyeksikan mampu mempermudah pengawasan, mempercepat proses verifikasi, sekaligus transparansi pelaporan bagi pengurus Ormas.

Melalui sinergi antar-kesbangpol ini, pemerintah berharap pembinaan ormas ke depan berjalan lebih akuntabel, tertib administrasi, dan mampu mendorong peran ormas yang lebih nyata dalam mendukung pembangunan daerah